Taliabu, dutametro.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Taliabu terus memperkuat koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, termasuk mendorong alih status sejumlah ruas jalan daerah menjadi jalan nasional yang ditargetkan mulai berproses pada 2027.
Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat, bersama Kepala Bapperida Taliabu, Kamirudin, ke Kantor BPJN Maluku Utara. Rombongan diterima langsung oleh Plt. Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, didampingi Kasubbag Umum dan Tata Usaha, Rizal Hafel.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, rencana penataan dan peningkatan status jalan, hingga peluang dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu.
Sekda Dr. Yosar Kardiat menegaskan, penataan infrastruktur jalan, khususnya mendorong alih status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional, merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang ditargetkan mulai berproses paling lambat pada 2027.
Menurutnya, koordinasi dengan BPJN Maluku Utara menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan perencanaan, aspek teknis, serta persyaratan administrasi agar agenda strategis tersebut dapat direalisasikan.
Selain itu, pertemuan tersebut turut membahas peluang dukungan pendanaan infrastruktur dengan nilai indikatif mencapai Rp1 triliun. Namun, peluang anggaran tersebut masih membutuhkan pembahasan dan finalisasi lebih lanjut, terutama menyangkut program, lokasi kegiatan, serta mekanisme pelaksanaannya.
“Kami juga membahas peluang dukungan anggaran infrastruktur dengan nilai indikatif mencapai Rp1 triliun. Ini tentu menjadi peluang besar yang harus dipersiapkan secara matang, baik dari sisi program, lokasi, maupun mekanisme pelaksanaannya,” ujar Yosar.
Ia menambahkan, Pemda Taliabu juga berupaya mengoptimalkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), guna memperluas dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, Sekda meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menyiapkan dokumen teknis secara komprehensif, meliputi data kondisi jalan dan jembatan, pemetaan ruas strategis, serta daftar prioritas penanganan infrastruktur.
“Peluang ini harus kita kawal secara serius. Saya meminta Dinas PUPR segera menyiapkan data teknis, pemetaan ruas jalan dan jembatan, serta daftar prioritas penanganan. Dengan begitu, setiap usulan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Plt. Kepala BPJN Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pulau Taliabu. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi infrastruktur sekaligus menjadi dasar dalam menentukan ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan prioritas.
Yosar berharap, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur bagi wilayah Pulau Taliabu.
Ia menilai, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai bukan sekadar kebutuhan pembangunan fisik, melainkan faktor penting dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antarkawasan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan kunci membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Taliabu,” pungkasnya.
(Jk)
