TALIABU, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menjajaki dukungan program strategis nasional yang berorientasi pada percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan konsultasi bersama Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, P. Nugroho, yang didampingi tenaga ahli direktorat jenderal serta Kepala Badan Pengembangan Informasi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong pembangunan perdesaan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Menurutnya, Pulau Taliabu memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai penggerak pembangunan desa. Namun, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan dukungan program, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta infrastruktur produktif yang memadai.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan desa wisata, keberlanjutan program SEHATI, hingga optimalisasi sektor perikanan tangkap dengan komoditas unggulan tuna, cakalang, dan tongkol.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Pulau Taliabu memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal,” ujar Yosar.
Perikanan Pesisir Butuh Infrastruktur Pendukung
Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah ialah perikanan tangkap. Potensi perikanan di kawasan pesisir Kecamatan Taliabu Barat, Taliabu Selatan, hingga Taliabu Utara dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Wilayah tersebut berada dalam cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 dan 715. Potensi itu dinilai perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar memberikan nilai tambah bagi nelayan lokal.
Yosar mengungkapkan, pemanfaatan potensi perikanan masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Di antaranya keterbatasan sarana penangkapan ikan, minimnya fasilitas pabrik es dan ruang pendingin (cold storage), belum memadainya fasilitas pendaratan ikan, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan pembiayaan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar potensi perikanan Taliabu tidak hanya menghasilkan tangkapan dalam jumlah besar, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
“Oleh karena itu, arah pengembangan sektor perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan volume hasil tangkapan, tetapi juga menyasar penanganan pascapanen, pengolahan hasil laut, peningkatan nilai tambah produk, hingga perluasan akses pasar dan penguatan rantai pasok agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh nelayan,” paparnya.
BUMDes dan Desa Wisata Didorong Jadi Penggerak Ekonomi
Selain sektor perikanan, Pemkab Pulau Taliabu turut mendorong pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan kekayaan alam, kawasan pesisir, dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi.
Penguatan BUMDes juga menjadi perhatian untuk mendorong tumbuhnya kegiatan usaha produktif di tingkat desa. Lembaga ekonomi desa tersebut diharapkan mampu mengelola potensi pertanian, perkebunan, serta berbagai produk lokal melalui kemitraan usaha yang berkelanjutan.
Menurut Yosar, pengembangan BUMDes harus diarahkan agar tidak sekadar menjadi kelembagaan formal, tetapi benar-benar mampu menciptakan aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen mendorong pembangunan desa yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan melalui optimalisasi seluruh potensi lokal secara terarah.
Ia berharap koordinasi dengan Kemendes PDT dapat membuka peluang pendampingan program serta dukungan pembangunan infrastruktur produktif dari pemerintah pusat, sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
“Kami berharap terbangun komunikasi dan silaturahmi yang berkelanjutan antara kepala daerah beserta jajaran dengan Kemendes PDT sehingga berbagai peluang program strategis nasional dapat ditindaklanjuti secara konkret di daerah,” pungkas mantan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Sistem Informasi IPDN Kampus Sulawesi Selatan tersebut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi perdesaan, memperluas peluang usaha masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Pulau Taliabu.
(JK)
