KOTAMOBAGU,DutaMetro.com— Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kotamobagu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Kotamobagu.
Pemkot Kotamobagu langsung turun melakukan pemantauan ke sejumlah SPBU, Rabu (2/9/2026), untuk memastikan kondisi pasokan BBM bersubsidi sekaligus mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyalurannya.
Pemantauan dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu, Noval C. Manoppo, S.E., M.E., bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu, Melky Mokoginta, S.T.
Noval mengatakan, langkah tersebut diambil menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
“Hari ini kami bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan melakukan pemantauan secara langsung pada sejumlah SPBU di Kota Kotamobagu. Kegiatan ini dilakukan menyusul adanya antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU,” kata Noval.
Dari hasil pemantauan dan koordinasi dengan pihak SPBU, Pemkot memperoleh informasi adanya pengurangan pasokan BBM bersubsidi dari pihak Pertamina pada akhir bulan.
Noval mencontohkan kondisi di SPBU Kotobangon. SPBU tersebut, kata dia, melakukan pemesanan sebanyak 40.000 liter, namun pasokan yang diterima hanya 20.000 liter.
“Misalnya, pada SPBU Kotobangon yang melakukan pemesanan sebanyak 40.000 liter, namun yang masuk hanya sebesar 20.000 liter,” jelasnya.
Namun, kondisi tersebut mulai mendapat titik terang. Noval menyebutkan, pasokan BBM sebanyak 40.000 liter telah masuk ke SPBU Kotobangon pada Selasa malam, 1 September 2026.
“Dengan tambahan pasokan tersebut, kami berharap ketersediaan BBM dapat kembali normal dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU tidak lagi terjadi,” ujarnya.
Pemkot Tak Ingin Masalah Pasokan Berujung Kelangkaan
Pemkot Kotamobagu tidak ingin persoalan pasokan berkembang menjadi kelangkaan BBM yang kemudian membebani masyarakat.
Karena itu, Pemkot akan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kelancaran pasokan BBM di wilayah Kota Kotamobagu.
“Berdasarkan informasi tentang pasokan BBM ini, kami juga akan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait dengan pasokan BBM di Kota Kotamobagu,” kata Noval.
Selain meminta kepastian pasokan, Pemkot Kotamobagu juga telah menyampaikan surat usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah Kota Kotamobagu.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat diimbangi dengan ketersediaan BBM, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan.
Polisi Diminta Bertindak Tegas Jika Ada Penimbunan
Di sisi lain, Pemkot Kotamobagu memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Usai melakukan peninjauan ke SPBU, Pemkot langsung berkoordinasi dengan Polres Kotamobagu.
Koordinasi ini secara khusus diarahkan untuk mengawasi kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi dan mencegah praktik-praktik yang dapat mengganggu distribusi.
Pemkot meminta aparat kepolisian tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kami meminta dukungan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan BBM yang berpotensi merugikan masyarakat,” tegas Noval.
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, distribusinya harus dikawal agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Antrean panjang tidak boleh menjadi celah bagi oknum untuk bermain. Jika ditemukan adanya penimbunan, pembelian berlebihan, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat Diminta Tidak Memborong BBM
Pemkot juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi secara berlebihan.
Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan kelangkaan semu akibat pembelian dalam jumlah berlebihan.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi BBM bersubsidi tetap tertib, tepat sasaran, serta dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berhak,” imbaunya.
Pemkot Kotamobagu menegaskan, persoalan BBM bersubsidi bukan semata-mata soal ketersediaan stok di SPBU. Pengawasan distribusi dari hulu hingga ke konsumen juga menjadi kunci agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Dengan adanya tambahan pasokan, koordinasi dengan Pertamina, usulan penambahan kuota, serta penguatan pengawasan bersama kepolisian, Pemkot berharap antrean panjang dapat segera terurai.
Namun demikian, pengawasan tidak boleh berhenti setelah antrean reda. Distribusi BBM bersubsidi harus tetap diawasi secara konsisten untuk mencegah penyalahgunaan, penimbunan, maupun praktik lain yang merugikan masyarakat.
Pemkot Kotamobagu kini menunggu langkah konkret dari Pertamina terkait kepastian pasokan dan dari aparat penegak hukum terkait pengawasan di lapangan.***
