Batam – Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam diminta tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengawal laju pembangunan. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, keselarasan langkah kedua institusi menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Amsakar saat memimpin Apel Gabungan Pemko dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batamcentre, Rabu (2/9/2026). Apel dihadiri Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Batam Firmansyah, serta jajaran pegawai Pemko dan BP Batam.
Di hadapan jajaran pemerintahan, Amsakar menekankan bahwa tantangan pembangunan Batam semakin kompleks. Karena itu, koordinasi antarlembaga tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus diwujudkan dalam kerja yang konkret, cepat, dan terukur.
Menurutnya, soliditas Pemko Batam dan BP Batam merupakan modal penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan daya tarik Batam sebagai salah satu kawasan strategis ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi, kata Amsakar, harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah mengelola informasi secara cerdas. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, pemerintah dituntut tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu menjelaskan hasil kerja tersebut kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak mudah terpancing atau bersikap reaktif terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Integritas institusi harus tetap dijaga, sementara setiap informasi yang muncul perlu disikapi berdasarkan data dan fakta.
Untuk memperkuat komunikasi publik, Amsakar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengoptimalkan jaringan publikasi internal serta media sosial resmi masing-masing. Informasi yang telah diterbitkan melalui kanal resmi pemerintah diminta segera disebarluaskan secara serentak.
“Setiap informasi resmi yang diterbitkan di Media Center maupun bpbatam.go.id, seluruh akun OPD wajib membagikan ulang. Langkah ini penting agar informasi yang miring atau bias di ruang publik bisa kita luruskan dengan cepat,” tegas Amsakar.
Bagi Amsakar, kecepatan pemerintah dalam memberikan informasi menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik. Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang informasi kosong ketika masyarakat membutuhkan penjelasan atas sebuah persoalan.
Proyek Fisik Jangan Sampai Berujung Putus Kontrak
Selain komunikasi publik, perhatian Amsakar diarahkan pada percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur. Ia meminta Dinas Bina Marga dan Cipta Karya bersama unit terkait memperketat evaluasi sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan di lapangan.
Evaluasi tersebut diperlukan agar berbagai proyek strategis berjalan sesuai target, tepat waktu, dan tidak menimbulkan persoalan baru akibat keterlambatan. Ia bahkan mengingatkan agar persoalan dalam pelaksanaan proyek tidak berujung pada putus kontrak yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan kepentingan masyarakat.
Artinya, setiap perangkat daerah tidak hanya dituntut menyusun perencanaan, tetapi juga memastikan pekerjaan benar-benar selesai dan memberikan manfaat sebagaimana yang telah ditargetkan.
Air Bersih: Pemerintah Diminta Hadir Membawa Solusi
Persoalan pelayanan dasar juga menjadi sorotan. Air bersih menjadi salah satu perhatian utama Amsakar, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi gangguan distribusi.
Ia meminta tim teknis menyiapkan peta jalan pembenahan jangka panjang, tanpa mengabaikan kebutuhan penanganan darurat di lapangan. Distribusi air menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak harus tetap dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap keluhan warga.
“Air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tantangan pipa tua memang ada, tetapi kawan-kawan di lapangan harus hadir membawa solusi dan menenangkan warga. Terima kasih kepada tim yang bergerak cepat merespons aduan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Amsakar, persoalan pelayanan dasar membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan, pemerintah dituntut bukan hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menghadirkan solusi.
Amsakar Soroti Persoalan Keluarga ASN
Dalam apel tersebut, Amsakar juga menyinggung persoalan internal aparatur sipil negara (ASN), khususnya meningkatnya permohonan izin perceraian di lingkungan Pemko Batam.
Ia meminta pimpinan OPD bersama jajaran terkait memperkuat pembinaan dan mengedepankan mediasi dalam upaya membantu ASN menyelesaikan persoalan rumah tangga sebelum berujung pada perceraian.
Selain pendekatan pembinaan, Amsakar mendorong penguatan kegiatan keagamaan dan pengajian sebagai salah satu upaya membangun ketahanan keluarga di lingkungan ASN.
Baginya, kualitas pelayanan pemerintahan tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, persoalan personal yang berpotensi memengaruhi kehidupan dan kinerja aparatur juga perlu mendapat perhatian secara proporsional.
Menutup arahannya, Amsakar kembali menegaskan pentingnya integrasi kerja Pemko Batam dan BP Batam dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ia optimistis jika seluruh jajaran bergerak dalam satu irama, Batam mampu mempertahankan bahkan meningkatkan performa ekonominya.
Amsakar berharap pertumbuhan ekonomi Batam dapat menembus lebih dari 7 persen pada triwulan mendatang.
“Batam saat ini menjadi perhatian nasional, mulai dari jenderal, menteri, hingga investor. Cara terbaik kita membalas perhatian tersebut adalah dengan mempersembahkan kinerja terbaik, menjaga soliditas, dan bekerja optimal demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
(Darmawan/hms)
