PAYAKUMBUH — Rencana besar revitalisasi Blok Barat Pasar Tradisional Ibuh kini memasuki fase krusial. Meski Wali Kota Zulmaeta telah melayangkan jaminan tidak akan ada penggusuran, tantangan besar kini bergeser ke ranah teknis yang sarat risiko: validasi data pedagang dan keterbatasan Lahan Penampungan Sementara (TPS) yang berpotensi memicu gesekan fisik di lapangan.
Ujian Transparansi di Tengah Ego Lapak
Proyek yang didanai APBN dengan nilai pagu revisi mencapai Rp10 miliar ini sejatinya bertujuan mulia. Namun, di balik angka miliaran tersebut, publik menuntut akurasi layout relokasi. Berdasarkan data geospasial yang dihimpun tim investigasi, margin lahan kosong di sisi Barat dan Utara sangatlah terbatas.
Dengan biaya perencanaan yang ditaksir mencapai Rp350 juta, layout TPS harus mampu meredam “ego” ratusan pedagang. Tanpa pemetaan yang presisi, proses pembagian nomor undian lapak diprediksi akan menjadi sumbu pendek kericuhan antar-pedagang yang merasa hak ruangnya terabaikan.
Manajemen Krisis: Sanitasi dan Risiko Anarkis
Bukan hanya soal luas lahan, kelayakan infrastruktur TPS juga menjadi sorotan tajam. Pemko Payakumbuh dituntut transparan: Apakah anggaran fasilitas sementara sudah mencakup drainase dan sanitasi yang layak?
Area pedagang—terutama zona basah—berisiko menjadi kumuh dan berbau busuk jika drainase diabaikan. Kondisi lapangan yang tidak manusiawi, ditambah sesaknya ruang dagang, adalah kombinasi sempurna bagi meledaknya amarah massa. Jika manajemen relokasi dilakukan secara amatir, jaminan “aman” yang dijanjikan Wali Kota bukan tidak mungkin akan berubah menjadi kegaduhan sosial yang memalukan di jantung kota.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah. Publik menanti bukti nyata, apakah relokasi ini akan menjadi prestasi penataan, atau justru menjadi kegagalan administratif yang berakhir dengan konflik horizontal di lapangan. Er
