Taliabu | dutametro.com – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, memenuhi undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagai dosen tamu dalam kuliah umum yang digelar di Ruang Balai Sidang Djokosoetono, Kampus UI Depok, Rabu (15/4/2026).
Dalam kuliah yang mengangkat topik kebijakan, praktik perencanaan, dan penganggaran daerah berbasis inovasi tersebut, Sashabila menekankan bahwa transformasi birokrasi di wilayah kepulauan seperti Taliabu tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan data yang akurat serta kemauan politik (political will) yang kuat dari pemimpin.
Ia memaparkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan daerah adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
“Selama ini, kendala utama pembangunan bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga ketimpangan akses informasi serta rendahnya kepercayaan diri masyarakat,” ujar Sashabila.
Menurutnya, ketimpangan akses informasi menjadi akar berbagai hambatan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah berani untuk mengubah standar kepemimpinan yang ada.
Dari sisi teknis pemerintahan, Sashabila mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, ia memprioritaskan pembenahan tata kelola keuangan melalui pemutakhiran data. Data yang akurat, kata dia, merupakan instrumen krusial agar program strategis nasional, seperti bantuan infrastruktur dan kesehatan, dapat tepat sasaran.
“Tanpa verifikasi data yang kuat, daerah akan kesulitan meyakinkan kementerian teknis untuk mengucurkan anggaran pembangunan, termasuk proyek infrastruktur penting seperti jalan lingkar Taliabu yang membutuhkan dana hingga triliunan rupiah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pembangunan daerah sangat ditentukan oleh political will, terutama ketika kebijakan bersinggungan dengan kepentingan politik.
“Integritas pemimpin menjadi kunci dalam menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sashabila menambahkan, transparansi anggaran menjadi salah satu komitmennya sebagai kepala daerah.
“Saya ingin memastikan masyarakat memiliki akses informasi yang terbuka. Seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui data yang bisa diakses publik, sehingga masyarakat mengetahui arah kebijakan dan relokasi anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa warisan utama yang ingin ditinggalkannya bukanlah pembangunan fisik semata, melainkan sistem birokrasi yang mandiri dan berdaya saing.
“Saya tidak ingin hanya membangun bangunan megah, tetapi membangun prinsip, akses, dan peluang yang dapat memberikan manfaat berlipat bagi generasi muda Taliabu,” katanya.
Menutup kuliah umum tersebut, Sashabila mengajak akademisi dan mahasiswa untuk melihat pembangunan tidak hanya dari perspektif teoritis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya di lapangan.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia terus diperkuat, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara teori, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal dan terluar,” pungkasnya. (Jk)
