TALIABU | dutametro.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, terus mendorong optimalisasi sektor pertanian lokal guna meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting di daerah kepulauan tersebut.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang diinisiasi Polres Pulau Taliabu di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan yang turut dihadiri jajaran Forkopimda Pulau Taliabu itu merupakan bagian dari program panen raya jagung serentak kuartal II Tahun 2026 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sashabila Mus menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Polres Pulau Taliabu yang dinilai aktif mendukung penguatan sektor pangan di daerah.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya dipandang dari aspek pemenuhan kebutuhan karbohidrat, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
“Ketahanan pangan harus linier dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Jika kita ingin melawan stunting, maka kebutuhan protein masyarakat juga harus menjadi perhatian serius, apalagi tingkat konsumsi protein di Taliabu saat ini masih tergolong rendah,” ujar Sashabila.
Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan strategi yang matang dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber pangan bergizi.
Sashabila menilai diversifikasi hasil pertanian, termasuk pengembangan komoditas jagung, dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat.
“Kami berharap hasil panen ini dapat menstimulasi sektor hulu pertanian lokal agar semakin produktif, sehingga ketergantungan wilayah kepulauan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dapat perlahan dikurangi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres Pulau Taliabu, Ajun Komisaris Polisi Ridwan Usman, mengatakan panen raya di Dusun Fangahu menjadi bentuk nyata komitmen kepolisian dalam mendukung program swasembada pangan yang digagas pemerintah pusat.
Meski demikian, Ridwan mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petani di lapangan, terutama menyangkut akses pupuk dan serangan hama tanaman.
“Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi para petani, terutama keterbatasan akses pupuk dan serangan hama,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya berharap berbagai persoalan teknis tersebut dapat segera diatasi melalui evaluasi dan sinergi lintas sektoral antara kepolisian, pemerintah daerah, dinas terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Penyelesaian hambatan di tingkat bawah sangat krusial agar akselerasi program swasembada pangan nasional dapat berjalan optimal tanpa membebani para petani sebagai pilar utama produksi,” tandasnya. (Jk)
