Iklan
Iklan

Hadapi Tekanan Ekonomi Global, Bupati Pulau Taliabu Dorong ASN Jadi Motor Inovasi Pelayanan Publik

BOBONG | dutametro.com – Di tengah tekanan ekonomi nasional, gejolak geopolitik global, hingga dampak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memilih untuk tidak larut dalam tantangan. Sebaliknya, situasi tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat birokrasi daerah yang lebih tangguh, adaptif, dan inovatif.

Komitmen itu ditegaskan Bupati Pulau Taliabu, Salshabila Widya L. Mus saat memimpin apel pagi yang dihadiri ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pelataran Kantor Bupati lama, Kota Bobong, Senin (18/5/2026).

Dalam arahannya, Bupati menilai tekanan global yang terjadi saat ini tidak dapat dihindari, namun harus dijadikan pemicu lahirnya terobosan pelayanan publik yang lebih cepat, lincah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.

“Bapak dan ibu sekalian, tekanan nasional dan geopolitik dunia saat ini pasti berdampak langsung pada kita di Pulau Taliabu. Namun, dinamika ini harus memicu kita menjadi institusi pemerintahan yang jauh lebih kuat, tangguh, dan mampu menjadi percontohan bagi wilayah kepulauan lainnya di Indonesia,” tegas Bupati.

Menurutnya, tantangan eksternal justru membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan strategis yang inovatif dan kontekstual. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, bahkan membuka peluang menghadirkan model pelayanan baru yang belum pernah diterapkan di wilayah kepulauan lain.

“Tujuannya jelas, yakni menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.

Pelayanan Nyata, Bukan Sekadar Administrasi

Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya dokumen atau laporan yang dihasilkan, melainkan sejauh mana kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Masyarakat tidak bisa merasakan data-data atau tumpukan dokumen di atas meja kerja. Yang mereka rasakan adalah dampak nyata di lapangan,” katanya.

Sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, Pemkab Pulau Taliabu kini mengoptimalkan media sosial sebagai kanal penjaringan aspirasi publik secara langsung.

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memetakan persoalan mendesak di lapangan, termasuk infrastruktur jalan yang rusak maupun kebutuhan pelayanan dasar lainnya.

Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih proaktif dalam mencatat, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan terintegrasi.

RSUD Baru Jadi Simbol Kehadiran Negara

Di sektor kesehatan, Bupati mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas layanan kesehatan mulai menunjukkan hasil nyata.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PHTC yang berada di pusat Kota Bobong kini tengah bersiap diresmikan. Sebagian tenaga medis dan staf administrasi bahkan telah mulai berpindah ke gedung baru.

Bupati menjelaskan, proses pemindahan rumah sakit ke pusat kota bukan perkara mudah. Upaya tersebut telah diperjuangkan melalui proses birokrasi panjang, bahkan jauh sebelum dirinya resmi menjabat.

Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan representatif di pusat kota memiliki dampak psikologis besar bagi masyarakat maupun pendatang.

“Ketika masyarakat menginjakkan kaki di Kota Bobong dan melihat fasilitas kesehatan yang representatif, akan muncul rasa aman dan keyakinan bahwa mereka dilayani dengan baik. Itulah esensi utama dari psikologi infrastruktur publik,” ungkapnya.

Fasilitas ASN Jadi Prioritas

Di sisi lain, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan fasilitas kerja ASN yang masih terjadi saat ini. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, masih banyak pegawai yang harus berbagi meja dan kursi kerja sehingga kenyamanan dan produktivitas belum optimal.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Daerah Pulau Taliabu akan memprioritaskan pengadaan sarana kerja ASN secara bertahap pada tahun anggaran mendatang.

Pembenahan lingkungan kerja dinilai penting agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara menyeluruh.

“Saya meminta seluruh pimpinan OPD mengalokasikan anggaran secara cermat agar setiap ASN memiliki fasilitas kerja yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” pungkasnya. (Jk)

Must Read

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Related News