SARILAMAK, DutaMetro.com – Tirai yang sempat merapat perlahan mulai tersibak. Setelah badai tanya yang sempat membisu di balik dinginnya lorong-lorong birokrasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra, M.Si., akhirnya melangkah ke panggung klarifikasi pada Kamis (30/04/2026).
Bukan lagi sunyi yang menyapa, melainkan permohonan maaf dan secercah keterbukaan yang ditawarkan. Dengan nada yang merendah, ia bertutur bahwa jeda panjang dalam merespons konfirmasi awak media bukanlah sebuah kesengajaan untuk menghindar dari tanggung jawab publik, melainkan akibat tumpukan agenda kedinasan serta derasnya arus pesan di gawai yang tak terbendung.
“Saya mohon maaf atas keterlambatan merespons. Sama sekali tidak ada niat untuk menghindar. Kami sangat memahami tugas pers dan fungsi kontrol sosialnya, dan kami sangat terbuka terkait apa pun yang diminta oleh media,” ucap Ahmad Zuhdi, seolah meluruskan kelindan kesalahpahaman yang sempat mengudara.
Bagi sebuah kerja jurnalistik, pengakuan ini adalah oase di tengah gersang penantian. Di tengah kabut pertanyaan seputar mekanisme penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) periode awal tahun 2026 yang sempat menjadi tanda tanya besar, Ahmad Zuhdi menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai pilar keempat demokrasi. Ia berjanji akan membuka seluas-luasnya tabir keuangan daerah agar terang benderang di mata publik.
“Beri kami waktu untuk menyiapkan data dan penjelasannya. Kami akan terbuka seluas-luasnya kepada rekan-rekan media agar semuanya terang,” tambahnya dengan nada meyakinkan.
Sebelumnya, DutaMetro.com memang sempat menyoroti belum adanya kejelasan mengenai alur penyaluran hak para abdi negara ini tatkala konfirmasi awal belum berbalas. Kini, dengan adanya itikad baik dan janji dari sang kepala dinas, masyarakat serta aparatur sipil negara di Lima Puluh Kota bisa bernapas sedikit lega menanti transparansi data tersebut.
Redaksi DutaMetro.com menyambut baik itikad kooperatif ini dan akan terus mengawal janji tersebut. Langkah selanjutnya adalah menagih data teknis yang dijanjikan, demi memastikan setiap rupiah uang rakyat dan hak pegawai tersalurkan tanpa ada sekat yang tersisa. Er
