JAMBI, dutametro.com — Konflik internal Partai Golkar Kota Sungai Penuh kini pecah secara terbuka. Informasi yang dihimpun media ini dari sumber tepercaya, Kamis (07/5). Enam Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar resmi menyerahkan surat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi.
Surat tersebut diserahkan langsung di Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi dan diterima oleh Kepala Sekretariat DPD I untuk diteruskan kepada pimpinan partai tingkat provinsi.
Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa gejolak di tubuh Partai Golkar Kota Sungai Penuh telah memasuki fase serius dan mengancam soliditas partai menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2026.
Enam Ketua PK yang menandatangani surat mosi tidak percaya bermaterai tersebut yakni:
Aries Pratama (PK Sungai Penuh)
Dedet Kurniawan (PK Pondok Tinggi)
Master (PK Pesisir Bukit)
Firdaus (PK Kotobaru)
Yan Aktiva (PK Hamparan Rawang)
Hendro Joni (PK Kumun Debai)
Dalam surat tersebut, para Ketua PK menuding kepemimpinan DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART partai, termasuk dugaan pemecatan sepihak terhadap sejumlah Ketua PK yang masih memiliki Surat Keputusan (SK) aktif masa bakti 2022–2027.
Mereka menilai keputusan tersebut dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang sah, tidak melalui proses yang transparan, dan berpotensi mencederai konstitusi Partai Golkar.
“Kami datang membawa sikap resmi. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi upaya menyelamatkan marwah organisasi. Kami meminta DPD I segera mengambil langkah tegas sebelum konflik ini semakin merusak partai,” tegas Aries Pratama, Ketua PK Sungai Penuh.
Tak hanya menyatakan mosi tidak percaya, keenam Ketua PK juga mendesak agar pelaksanaan Musda Partai Golkar Kota Sungai Penuh Tahun 2026 diambil alih langsung oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi.
Mereka menilai kondisi internal DPD II saat ini sudah tidak lagi kondusif dan sarat kepentingan politik kelompok tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi legitimasi dan netralitas pelaksanaan Musda mendatang.
Selain itu, mereka juga meminta DPD I melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh, termasuk meninjau kembali keputusan-keputusan organisasi yang dianggap kontroversial dan memicu kegaduhan internal.
Penyerahan surat berlangsung dalam suasana serius namun tetap kondusif. Meski demikian, dinamika politik internal Golkar Sungai Penuh diperkirakan akan terus memanas apabila tidak segera ditangani oleh DPD I maupun DPP Partai Golkar.
Mosi tidak percaya dari enam Ketua PK ini dinilai sebagai pukulan politik serius bagi kepemimpinan DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh, sekaligus memperlihatkan adanya keretakan terbuka di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kini publik menanti sikap resmi DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, apakah akan mengambil langkah mediasi, evaluasi organisasi, atau bahkan intervensi langsung terhadap pelaksanaan Musda Golkar Kota Sungai Penuh Tahun 2026. (*)
