PULAU TALIABU, dutametro.com — Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulau Taliabu tak hanya menyisakan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengguncang kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di tengah situasi tersebut, akurasi data menjadi kunci agar keluarga yang kehilangan sumber penghidupan tidak terabaikan dalam penyaluran bantuan sosial.
Merespons kondisi itu, Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Sula menggelar pelatihan khusus bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), petugas pendata desa, serta perwakilan pemerintah desa di wilayah terdampak karhutla, Senin (9/11/2026).
Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk membenahi dan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama bagi keluarga yang mengalami penurunan kesejahteraan secara mendadak akibat bencana.
Materi pelatihan mencakup sinkronisasi data kependudukan, verifikasi perubahan kondisi sosial-ekonomi keluarga terdampak, hingga teknik pengisian DTSEN secara akurat. Para peserta juga dibekali kemampuan mengidentifikasi keluarga yang baru masuk kategori rentan pascakarhutla agar tidak luput dari proses pemutakhiran data.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, Kuaraisia Masaoly, menegaskan bahwa wilayah terdampak karhutla membutuhkan perhatian serius. Sebab, bencana tersebut berpotensi mengubah kondisi kehidupan masyarakat dalam waktu singkat, termasuk keluarga yang sebelumnya tidak masuk kategori penerima bantuan sosial.
“Dengan bimbingan teknis dari BPS Kepulauan Sula, kami berharap operator dan petugas desa dapat menangkap perubahan data keluarga terdampak karhutla secara cepat dan tepat, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Kuaraisia menambahkan, hasil pemutakhiran DTSEN akan menjadi landasan dalam menyusun daftar sasaran bantuan sosial pascakarhutla sekaligus menentukan langkah pendampingan lanjutan melalui Agen Perlindungan Sosial di tingkat desa.
Namun, upaya pembenahan data tersebut tidak berhenti pada pelatihan operator. Dinas Sosial Pulau Taliabu sebelumnya telah melakukan pendataan langsung di lapangan untuk mencocokkan kondisi riil masyarakat dengan data yang dimiliki operator desa.
Pendataan tersebut juga menyoroti potensi anak tidak sekolah akibat tekanan ekonomi, terutama keluarga yang kehilangan kemampuan membiayai pendidikan setelah terdampak karhutla.
Kuaraisia mengungkapkan, pihaknya menemukan kasus masyarakat yang mengalami kesulitan membiayai kuliah hingga terpaksa mengambil cuti. Mereka semula berencana melanjutkan pendidikan setelah musim panen, tetapi kemudian kembali dihantam musibah kebakaran.
“Kami dapati di lapangan ada masyarakat desa yang kekurangan biaya kuliah, lalu cuti dan sudah merencanakan melanjutkan pendidikan setelah selesai panen. Namun, kemudian mengalami kebakaran. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan lapangan,” pungkas Kuaraisia.
Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu memastikan koordinasi dengan BPS Kepulauan Sula akan terus diperkuat untuk menjamin pembaruan data secara berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan bencana.
Langkah ini menjadi penting agar dampak karhutla tidak berujung pada persoalan sosial yang lebih luas. Sebab, di balik data yang harus diperbarui, terdapat keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang terancam putus sekolah, serta masyarakat yang membutuhkan perlindungan nyata dari pemerintah. (Jk)
