KOTAMOBAGU, DutaMetro.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah dengan memperkuat penanganan di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan. Melalui skema baru ini, sampah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi akan diolah terlebih dahulu di masing-masing kecamatan sebelum residunya dibuang ke TPA.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Senin (9/11/2026), di ruang kerja Wakil Wali Kota. Rakor melibatkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, lurah, serta sangadi.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, serta Kepala Dinas PMD Chelsie Paputungan.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah memfokuskan perhatian pada perubahan pola penanganan sampah, terutama pemilahan sampah organik dan anorganik atau sampah basah dan kering. Sistem pengelolaan akan diarahkan agar penanganan dilakukan sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Erwin Pasambuna, mengungkapkan bahwa Pemkot tengah merancang fasilitas pengolahan sampah di masing-masing kecamatan. Dengan pola tersebut, sampah dari desa dan kelurahan akan ditangani di wilayah kecamatan masing-masing sehingga volume sampah yang harus diangkut ke TPA dapat ditekan.
“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” ungkap Erwin usai Rakor, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, rencana tersebut belum dapat langsung direalisasikan karena membutuhkan kajian teknis secara menyeluruh. Kajian itu meliputi kebutuhan peralatan, pemilihan teknologi pengolahan, hingga penentuan lokasi fasilitas.
Lokasi pengolahan juga harus diperhitungkan secara matang, terutama terkait jarak dari kawasan permukiman. Hal ini penting agar kegiatan pengolahan sampah tidak menimbulkan gangguan maupun dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Selain menyiapkan fasilitas pengolahan, DLH juga merencanakan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Skema kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan dalam menangani sampah sejak dari sumbernya.
Besarnya kebutuhan penanganan tersebut tidak terlepas dari tingginya produksi sampah di Kotamobagu. Berdasarkan data timbulan sampah, empat kecamatan di daerah ini menghasilkan sekitar 60,88 ton sampah setiap hari, atau mencapai 1.826,34 ton per bulan dan 16.437,06 ton dalam setahun.
Kecamatan Kotamobagu Barat menjadi penyumbang sampah terbesar dengan produksi 20,14 ton per hari. Disusul Kotamobagu Selatan sebanyak 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara 8,68 ton per hari.
Angka tersebut menunjukkan besarnya beban pengelolaan sampah yang harus ditangani Pemkot Kotamobagu. Apalagi, keterbatasan kapasitas dan kondisi TPA menuntut adanya solusi yang tidak sekadar mengandalkan pola pengumpulan dan pembuangan sampah.
Erwin menegaskan, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA menjadi salah satu sasaran utama dari perubahan sistem pengelolaan yang sedang dirancang.
Di tengah upaya tersebut, rencana pengembangan sistem pengolahan sampah ini juga mulai menarik perhatian investor.
Ketertarikan itu membuka peluang kerja sama dalam menghadirkan teknologi pengolahan yang lebih modern dan produktif.
Melalui Rakor tersebut, Pemkot Kotamobagu mulai mengoordinasikan langkah lintas OPD untuk mematangkan rencana perubahan sistem pengelolaan sampah. Sejumlah aspek mendasar masih harus diselesaikan, mulai dari kepastian anggaran sekitar Rp8 miliar,
kesiapan lahan, pilihan teknologi, hingga pola kerja sama dengan BUMDes dan investor.
Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Dibutuhkan sistem pengolahan yang terencana, dukungan anggaran, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, rencana perubahan sistem ini diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera ditindaklanjuti dengan kajian, keputusan teknis, dan langkah nyata di lapangan. ***
