Taliabu, dutametro.com -Gaji Honorer Di Sorot, DPMD Mengelak. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC-GPM) Kabupaten Pulau Taliabu menyorot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Taliabu, Agusmawati Toib Koten terkait gaji tujuh orang Honorer DPMD di tahun 2021.
Melalui Ketua Cabang, Lisman Amin, GPM mengatakan, sebanyak tujuh orang tenaga honor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di tahun 2021 menerima imbas atas kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penanganan covid-19 hingga berujung ke pengurangan tenaga honorer pada saat itu.
Dalam kebijakan yang diambil, tidak sedikit yang bekerja di sejumlah instansi Pemerintah Daerah harus menerima keputusan untuk dirumahkan dengan waktu yang tidak ditentukan.
Sayangnya keputusan pemberhentian honorer ini tidak dibarengi dengan pertimbangan yang baik dari PEMDA, salah satunya adalah mengabaikan hak-hak (gaji) dibulan berjalan selama mereka bekerja.
“Dari informasi yang kita miliki, banyak honorer yang belum diberikan gaji hingga mereka diberhentikan pada saat itu. Ini bahkan terjadi di DPMD sendiri. Disitu ada tujuh orang Honorer yang sampai saat ini belum menerima lima bulan gaji”, ungkap Bung Dex, begitu ia disapa.
Kata Dex, Hal tersebut juga sudah pernah pihaknya pertanyakan ke pemerintah. Dan Saat itu ada angin segar kalau hak-hak honorer itu akan di selesaikan”, terang Bung Dex.
Sekarang Lain Cerita. Agusmawati Toib Koten Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, ketika ditanya terkait masalah tersebut seperti mengelak dengan mengatakan bukan lagi dalam tanggung jawabnya.
” Tanya saja di keuangan, kan semua tidak dibayarkan, bukan hanya di DPMD”, singkat Ibu Agung, begitu ia dikenal publik kepada wartawan saat ditemui kamis, (09/11) diruang kerjanya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan di lingkup pemerintahan kabupaten pulau Taliabu saat diminta keterangan via WhatsApp mengenai masalah yang terjadi belum memberikan jawaban hingga berita ini terbit.
(Deni.R)
