Jakarta,dutametro.com.-Pengalaman mendampingi petani di berbagai daerah selama bertahun-tahun membuat praktisi pertanian nasional Andi Undru Mario melihat langsung sejumlah persoalan yang dihadapi petani, terutama ketika sarana produksi sulit diperoleh.
Formulator Pupuk Super Tani Indonesia itu mengungkapkan, dirinya selama sekitar 15 tahun terakhir turut menginisiasi pembagian pupuk gratis kepada petani ketika terjadi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah.
Kegiatan tersebut, menurut Andi, merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan nyata yang dihadapi petani di lapangan.
Pengalaman itu pula yang mendorong dirinya menyuarakan perlunya perbaikan sistem bantuan pertanian agar petani yang benar-benar melakukan produksi dapat memperoleh dukungan secara langsung.
Hal tersebut disampaikan Andi dalam Diskusi Media 2026 bertajuk “Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global” yang digelar DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Rarampa Resto & Bar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).
Andi mengatakan, persoalan petani tidak cukup dilihat hanya dari sisi kebijakan di atas kertas. Pelaksanaan program di lapangan juga perlu mendapatkan perhatian agar dukungan pemerintah benar-benar sampai kepada petani.
“Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data,” tegas Andi.
Ia menilai petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Karena itu, selain memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah juga perlu membuka ruang bagi inovasi teknologi dan sarana produksi yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas.
“Petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan. Ketika petani sejahtera, produktivitas meningkat, dan lahan pertanian terlindungi, maka ketahanan pangan nasional juga akan semakin kuat,” ujarnya.
Menurut Andi, keberpihakan kepada petani tidak berarti hanya memberikan bantuan, tetapi juga memastikan ekosistem produksi pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia menilai perbaikan sistem pendataan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Data penerima bantuan, kata dia, idealnya mencerminkan identitas petani dan kondisi lahan yang benar-benar digarap.
“Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap,” kata Andi.
Andi menegaskan, kritik terhadap persoalan di lapangan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
“Kita harus memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Tetapi dukungan itu juga harus disertai kritik yang konstruktif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi mengatakan, pers memiliki peran untuk membuka ruang dialog mengenai persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Heintje.
Diskusi Media 2026 tersebut menghadirkan Mantan Irjen Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka serta wartawan dari media televisi dan online nasional.
