Bobong, dutametro.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dalam rangka memperkuat kerja sama di bidang penanganan hukum perdata dan tata usaha negara (TUN) pada Kamis (6/02).
Acara penandatanganan MoU ini berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Bobong, dan dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua lembaga. MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Salim Ganiru, bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Nurwindi, S.H., M.H.
Langkah ini merupakan strategi penting bagi Pemda Taliabu untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pulau Taliabu.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Nurwindi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada pemerintah daerah. Pendampingan ini mencakup bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya.
“Kerja sama ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pemerintah daerah. Kami hadir untuk memberikan pendampingan dan membantu mitigasi risiko hukum terhadap setiap kebijakan yang diambil Pemda,” ungkap Nurwindi.
Menurutnya, Kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi permasalahan hukum di masa mendatang, terutama terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah.
“Kami siap memberikan pendampingan hukum guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, serta mendorong penyelamatan dan pemulihan aset daerah yang berpotensi bermasalah,” tambahnya.
Sinergi Kejaksaan dan Pemda: Bukan Sekadar Seremonial
Lebih lanjut, Kajari Pulau Taliabu menegaskan bahwa MoU ini bukan hanya sekadar acara seremonial belaka. Ia berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan secara nyata melalui langkah-langkah konkret di lapangan.
“Sinergi antara Kejaksaan dan Pemda harus terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari MoU ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Pulau Taliabu,” tegas Nurwindi.
Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga membuka peluang untuk menciptakan ide-ide baru dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih inovatif, transparan, dan akuntabel. Kejaksaan akan berperan aktif dalam memberikan arahan dan konsultasi hukum sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemda dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.
—
Pemda Taliabu: Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Salim Ganiru, menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Menurutnya, sinergi ini akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Pulau Taliabu.
“Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah selalu berada di jalur yang benar. Dengan pendampingan dari Kejaksaan, kami berharap mampu mengelola pemerintahan secara lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Salim Ganiru.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mendapatkan pendampingan hukum yang lebih komprehensif, baik dalam penyelesaian sengketa hukum maupun dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan daerah.
“Pendampingan ini akan membantu kami dalam mengelola aset daerah dengan lebih efektif, menghindari potensi konflik hukum, dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai regulasi,” tambahnya.
Sebagai bagian dari implementasi MoU ini, Pemda Taliabu dan Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu juga berencana untuk mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah di bidang hukum. Program pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pejabat pemerintah dalam memahami aspek hukum yang relevan dengan tugas mereka.
“Ke depan, kami akan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi aparatur di bidang hukum. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat,” jelas Salim Ganiru.
Ia berharap melalui kerja sama ini, tata kelola pemerintahan di Pulau Taliabu akan semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Sinergi ini adalah pondasi penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Pulau Taliabu,” tutupnya.
Penandatanganan MoU antara Pemda Pulau Taliabu dan Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu merupakan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum. Dengan sinergi yang kuat antara kedua lembaga ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius dalam mengelola kebijakan publik dengan baik, menghindari potensi pelanggaran hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Adv
