TALIABU, dutametro.com — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Taliabu memanfaatkan kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak daerah. Mulai dari pembenahan fasilitas kesehatan, peningkatan sarana pendidikan, hingga penguatan regulasi dan pembiayaan penanganan bencana, berbagai persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat.
Aspirasi itu disampaikan langsung kepada Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Utara, Hasby Yusuf, dalam pertemuan resmi di ruang rapat Kantor Bupati Lama, Kota Bobong, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memaparkan kondisi faktual, kebutuhan prioritas, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, penyampaian data dan persoalan secara langsung menjadi langkah penting agar kebutuhan masyarakat Pulau Taliabu dapat dikawal oleh wakil daerah di tingkat pusat.
“Saya meminta agar pimpinan perangkat daerah terkait dapat menyampaikan kendala dan kebutuhan pembangunan daerah sehingga dikawal secara optimal oleh wakil daerah di tingkat pusat,” ujar La Ode Yasir.
Wakil Bupati juga mengapresiasi kunjungan kerja Hasby Yusuf beserta rombongan yang tetap terlaksana di tengah kondisi Pulau Taliabu yang sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bencana tersebut berdampak pada kualitas udara dan meningkatkan suhu panas di sejumlah wilayah. Kondisi ini menambah tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan publik sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak.
“Kami menyadari saat ini Taliabu sedang dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan, sehingga kondisi kabut asap maupun suhu panas terasa kurang begitu baik. Namun, kehadiran Pak Senator yang tetap melangkah sampai di Taliabu tentu sangat kami apresiasi demi memperjuangkan aspirasi masyarakat kami di tingkat pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Hasby Yusuf menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di bidang kesehatan, ia menyoroti perlunya pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit daerah maupun puskesmas. Berbagai kebutuhan yang disampaikan Pemda Taliabu, menurutnya, akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan serta kendala pelayanan kesehatan di Taliabu. Seluruh aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan pada penganggaran tahun depan,” kata Hasby.
Selain kesehatan, sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Hasby menekankan pentingnya memastikan keamanan struktur bangunan sekolah dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum.
Menurutnya, pembangunan dan revitalisasi sekolah tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan bangunan agar lingkungan belajar benar-benar aman bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Ia juga menyoroti persoalan angka putus sekolah serta keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga yang terdampak bencana karhutla. Dalam hal ini, program Sekolah Rakyat dinilai perlu menjadi salah satu alternatif yang dikaji untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan.
“Kita butuh terobosan dan inovasi sehingga bisa berupaya agar bisa berkolaborasi untuk mengembangkan pendidikan di sekolah,” ungkapnya.
Hasby, yang akrab disapa Kakanda Hasby, juga menegaskan pentingnya ketersediaan data yang realistis, akurat, dan komprehensif dari organisasi perangkat daerah terkait. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar untuk memperjuangkan pemenuhan hak tenaga pendidik sekaligus mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Pulau Taliabu.
Tak hanya menyangkut pelayanan dasar, perhatian juga diarahkan pada penguatan kebijakan penanggulangan bencana. Hasby mendorong pemerintah daerah mengkaji pembentukan regulasi daerah berupa peraturan daerah tentang kebencanaan.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum dalam penanganan bencana, termasuk pengaturan alokasi pembiayaan, mekanisme penyaluran bantuan, serta skema ganti rugi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Hasby Yusuf berencana melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu dalam agenda konsultasi publik bersama kementerian terkait. Langkah ini diharapkan membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami berharap sinergi ini dapat membuka ruang komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, sehingga pada tahun 2027 Kabupaten Pulau Taliabu mendapatkan porsi perhatian dan alokasi program pembangunan yang lebih signifikan,” tandasnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati La Ode Yasir didampingi Sekretaris Daerah Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat. Turut hadir Anggota DPRD Budiman Mayabubun, Ketua Tim Hukum KORPRI Taliabu Tawallani Djafaruddin, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
Pertemuan ini menjadi momentum bagi Pemda Pulau Taliabu untuk menyampaikan persoalan pembangunan secara langsung kepada perwakilan daerah di tingkat nasional. Namun, tindak lanjut berupa pengawalan aspirasi, dukungan anggaran, dan koordinasi lintas kementerian akan menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata.
(Jk)
