TALIABU | dutametro.com — Bupati Pulau Taliabu, Salshabila Widya L. Mus, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu, Sukrin La Sanya, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara yang digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara ini membahas perkembangan inflasi terkini dan rekomendasi kebijakan strategis dalam upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, sekaligus percepatan realisasi program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam arahannya menegaskan pentingnya langkah konkret dan inovatif dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama menjelang momentum HBKN seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.
Ia meminta seluruh TPID kabupaten/kota tidak hanya fokus pada koordinasi administratif, tetapi juga bergerak aktif di lapangan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Bupati Pulau Taliabu, Salshabila Widya L. Mus, menyampaikan bahwa forum strategis tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“High Level Meeting TPID dan TP2DD Tahun 2026 menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus ruang keberanian untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara, unsur Forkopimda, BUMN, BUMD, serta perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam forum itu, isu pengendalian inflasi menjadi fokus utama pembahasan. Dinamika harga kebutuhan pokok, tantangan distribusi antarwilayah kepulauan, hingga stabilitas pasokan pangan menjadi perhatian bersama.
Sejumlah kepala daerah, termasuk dari wilayah kepulauan terluar seperti Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula, memaparkan kondisi riil di daerah masing-masing serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
Mereka memiliki harapan yang sama, yakni menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Sarmin menegaskan bahwa sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian inflasi di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
Sejumlah rekomendasi strategis turut mengemuka dalam pertemuan tersebut, di antaranya:
- Penguatan langkah pengendalian inflasi daerah
- Optimalisasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah
- Percepatan implementasi program TP2DD
- Pengaktifan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai penggerak ekonomi rakyat
- Penguatan stabilitas harga komoditas perikanan
Menurutnya, pengaktifan kembali TPI sangat penting mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Maluku Utara.
Forum ini dinilai semakin strategis karena berlangsung menjelang Iduladha, periode yang umumnya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat dan potensi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
“Stabilitas harga bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang ketenangan masyarakat dalam menyambut ibadah dan hari besar keagamaan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan tenang tanpa dibayangi lonjakan harga.
Adapun tujuan utama forum TPID dan TP2DD tersebut meliputi:
- Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi
- Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjelang HBKN
- Mempercepat digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan transparansi dan efisiensi
- Menggerakkan kembali simpul-simpul ekonomi lokal
“Menjaga stabilitas hari ini berarti menghadirkan kesejahteraan dan keberkahan bagi masyarakat di masa depan,” pungkasnya. (Jk)
