BOLTIM ,DutaMetro.com— Beredarnya informasi yang mengaitkan seseorang berinisial C dengan keluarga Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat bantahan tegas dari pihak yang berada di lingkaran pemerintahan daerah. Informasi tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi asumsi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
Tenaga Ahli Bupati Boltim Bidang Politik dan Pemerintahan, Hendra Damopolii, secara terbuka menegaskan bahwa C tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Boltim sebagaimana informasi yang beredar.
“Perlu kami luruskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur sebagaimana informasi yang beredar,” tegas Hendra.
Hendra meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar, terlebih jika informasi tersebut membawa-bawa nama kepala daerah ataupun keluarganya. Menurutnya, setiap informasi yang menyangkut pejabat publik harus memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, mencatut nama Bupati maupun keluarga tanpa fakta yang jelas bukan hanya berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran, tetapi juga dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap suatu persoalan.
“Saya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi. Jangan sembarangan membawa atau mengatasnamakan Bupati Boltim maupun keluarganya apabila tidak memiliki dasar dan fakta yang jelas,” ujarnya.
Hendra juga menyinggung persoalan yang saat ini menjadi perhatian publik. Namun, ia menegaskan tidak ingin mencampuri substansi maupun menarik kesimpulan mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut di luar keterangan resmi.
Menurutnya, apabila sebuah persoalan telah masuk ke ranah hukum, maka prosesnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Publik dinilai perlu menunggu fakta dan keterangan resmi, bukan membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kalau ada persoalan hukum, mari kita percayakan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses sesuai aturan. Jangan kemudian persoalan tersebut dikaitkan dengan Bupati atau keluarganya tanpa dasar yang jelas,” kata Hendra.
Ia kembali mengingatkan agar nama Bupati Boltim tidak digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan apa pun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hendra menegaskan, ruang publik seharusnya diisi dengan informasi berbasis fakta, bukan isu maupun asumsi.
“Jangan sampai ada pihak yang membawa-bawa nama Bupati Boltim untuk kepentingan tertentu. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang dibangun berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Hendra memastikan, bantahan yang disampaikan tersebut secara khusus berkaitan dengan informasi mengenai dugaan hubungan keluarga antara C dan Bupati Boltim. Pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk menentukan ataupun menjelaskan status C dalam perkara yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Karena itu, informasi terkait perkara tersebut tetap harus dikembalikan pada fakta hukum dan keterangan resmi aparat penegak hukum yang menangani. Termasuk mengenai status, peran, maupun keterlibatan setiap pihak, semuanya harus didasarkan pada proses dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. ***
