Limapuluh Kota — Di bawah langit Kabupaten Limapuluh Kota yang pekat oleh mendung, sebuah panggung ironi sedang dimainkan oleh alam. Di dalam sebuah pondok bambu darurat beratap terpal biru di Nagari Tungkar, duduklah M. Fajar Rillah Vesky bersama para petani yang tengah meratapi nasib. Pandangan legislator dari Fraksi Golkar ini tertuju lurus pada hamparan sawah di depannya: puluhan hektare padi yang menguning sempurna dan siap disabit seminggu lagi, kini karam dan membusuk dihantam luapan Sungai Batang Sandir.
Bagi publik setempat, Fajar adalah sosok dengan rekam jejak yang unik. Sebelum mengenakan lencana emas anggota DPRD, ia adalah seorang kolega penerjemah (translator). Ia adalah pria yang lihai mengalihbahasakan kata, menjembatani dua lidah asing agar saling memahami. Berbekal kemampuan itu pula, ia sempat menyelami dunia jurnalisme bersama Padang Ekspres, mengasah instingnya untuk menerjemahkan penderitaan kaum papa ke dalam bait-bait berita yang menggedor kesadaran publik.
Namun hari ini, berdiri di tengah lumpur pascabencana, sang “penerjemah” itu justru dihadapkan pada kebuntuan bahasa yang paling getir dalam karier politiknya: ia fasih mengartikan tangisan warga, namun sistem birokrasi membuatnya tak berdaya untuk mengeksekusi solusi.
Menerjemahkan Air Mata Menjadi Narasi
Di dalam pondok yang pengap itu, tugas Fajar terasa begitu berat. Di sebelahnya, Efa dan Yusni Ancok, dua petani penggarap, tidak sedang berbicara dengan bahasa formal. Mereka berbicara dengan bahasa air mata—bahasa universal dari manusia yang kehilangan seluruh tumpuan hidupnya dalam semalam.
Padi yang siap panen itu adalah gantungan nasib untuk membayar utang modal, membeli pupuk yang kian mahal, dan menyambung asap dapur. Kini, bersama dangau yang hanyut dan pipa Pamsimas yang putus, semua investasi itu terkubur di bawah endapan sedimen banjir.
Sebagai mantan wartawan dan pelaku bahasa, insting Fajar bergetar hebat. Ia tahu betul bagaimana cara mengemas duka ini agar menjadi tamparan keras bagi penguasa daerah. Dari pinggir sawah yang becek, ia pun melepaskan retorika terbaiknya, bertindak sebagai penyambung lidah para petani yang tak punya akses ke ruang sidang bupati.
Ia berteriak nyaring, mendesak Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk segera menetapkan status Tanggap Darurat Bencana. Sebuah formula regulasi yang ia pahami betul sebagai kunci untuk mencairkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar di APBD 2026. Ia juga menuntut mobilisasi bantuan lintas sektoral, mulai dari BNPB hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.
Ketika “Kamus” Parlemen Tak Memiliki Palu
Namun, di sinilah letak tragedi terbesar seorang Fajar Rillah Vesky. Di dalam ruang tata negara, kamar legislatif yang dihuninya bersama Fraksi Golkar hanyalah sebuah ruang pengawasan. Tugas dewan adalah menganggarkan, mengawasi, dan berbicara. Parlemen adalah tempat bersuara, bukan tempat mengeksekusi.
Fajar bisa menggunakan “kamus” politiknya untuk mendesak Kepala Dinas Pertanian Witra Porsepwandi agar mengerahkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) ke Situjuah Limo Nagari. Ia bisa menelepon Bupati Safni Sikumbang hingga saluran selulernya panas. Namun, ketika urusan beralih pada perintah mencairkan dana sepeser pun untuk mengganti pupuk petani yang hanyut, pena emas itu mutlak berada di tangan eksekutif.
Fajar kini terjebak sebagai seorang penerjemah yang kehilangan “taji” eksekusi. Ia sangat memahami pesan yang disampaikan oleh alam dan penderitaan warganya, ia mampu mengalihbahasakannya menjadi tuntutan kebijakan yang taktis, tetapi jabatannya hari ini tidak dibekali otoritas untuk bertindak sebagai eksekutor lapangan. Di hadapan sawah yang karam, sang legislator dari Fraksi Golkar ini tampak seperti singa parlemen yang taringnya tertahan oleh rantai birokrasi. Ia hanya bisa bersorai dari pinggir empang.
Akankah Sorakan Itu Menembus Dinding Birokrasi?
Malam kian larut di Limapuluh Kota, meninggalkan endapan lumpur Batang Sandir dan bau busuk dari batang-batang padi yang gagal dipanen. Di dalam pondok bambu, para petani masih setia duduk melingkari Fajar. Bagi mereka, Fajar adalah harapan terdekat, orang yang mereka percayai bisa membawa nasib mereka ke tingkat atas. Mereka tidak butuh perdebatan regulasi, mereka hanya butuh kepastian bahwa esok hari mereka tidak kelaparan.
Kini, seruan keras sang mantan jurnalis sekaligus eks penerjemah ini telah dilemparkan ke koridor kekuasaan daerah. Publik kini menanti dengan mata telanjang: apakah pekikan lantang Fajar dari kursi dewan ini mampu mendobrak pintu tebal birokrasi bupati agar anggaran darurat segera mengalir, ataukah semua pembelaan ini hanya akan berakhir sebagai kliping berita koran esok hari—meninggalkan Efa, Yusni, dan para petani lainnya sendirian memeluk utang di atas tanah mereka yang karam.
Er
