BATAM – Pemerintah Kota Batam mulai mengarahkan desain pembangunan 2027 dengan postur anggaran mencapai Rp4,859 triliun. Nilai tersebut menunjukkan besarnya ruang fiskal yang disiapkan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga program pendidikan dan kesehatan.
Namun, besarnya anggaran juga membawa konsekuensi: setiap rupiah APBD dituntut benar-benar bermuara pada kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang terukur.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Kota Batam merancang pendapatan daerah sekitar Rp4,7 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp4,8 triliun. Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah mengandalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp116 miliar.
Arah belanja pun cukup jelas. Pemerintah menempatkan sejumlah sektor pelayanan dasar dan infrastruktur sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.
Di sektor persampahan, Pemko Batam mendorong perubahan pola pengelolaan melalui peremajaan armada pengangkut sampah dan pelibatan pihak ketiga untuk pengangkutan di sembilan kecamatan.
Kebijakan ini menjadi penting mengingat persoalan sampah bukan semata soal jumlah armada, tetapi juga menyangkut ketepatan waktu pengangkutan, cakupan pelayanan, pengawasan pihak ketiga hingga kualitas lingkungan yang dirasakan langsung masyarakat.
Tak hanya persampahan, pemerintah juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar air bersih.
Di bidang pendidikan, pemerintah menyiapkan sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat. Di antaranya beasiswa serta bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP.
Pemerintah juga merancang program beasiswa perguruan tinggi melalui tujuh perguruan tinggi negeri (PTN). Jalur yang disiapkan mencakup jalur undangan, jalur prestasi bagi keluarga tidak mampu, serta jalur khusus kawasan hinterland.
Di sisi lain, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas layanan pendidikan di tengah kebutuhan ruang belajar yang terus berkembang.
Sektor kesehatan turut mendapat perhatian melalui upaya pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Embung Fatimah dan sejumlah puskesmas.
Jika seluruh program tersebut direalisasikan secara tepat sasaran, belanja daerah tidak hanya menjadi angka dalam dokumen APBD, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, sektor infrastruktur tetap menjadi salah satu mesin utama belanja modal Kota Batam.
Sejumlah proyek yang masuk dalam rencana pembangunan antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB), Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Beberapa ruas yang menjadi sasaran peningkatan meliputi Bumi Perkemahan–Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada–Diponegoro, serta koridor Sikitshu–SMA 3–Hang Nadim.
Di tengah daftar proyek tersebut, perhatian publik tentu tidak hanya tertuju pada apa yang akan dibangun, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan pembangunan tersebut memiliki manfaat jangka panjang, tidak menimbulkan pemborosan, serta dikerjakan sesuai standar kualitas dan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Pemko Batam memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sekitar Rp4,7 triliun. Struktur pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp1,7 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar sekitar Rp200 juta.
PAD menjadi salah satu tumpuan utama fiskal daerah. Target tersebut berasal dari pajak daerah Rp2,4 triliun, retribusi daerah Rp346 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp233 miliar.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai sekitar Rp1,4 triliun, ditambah transfer antardaerah sebesar Rp304 miliar.
Pada sisi belanja, Pemko Batam merancang anggaran sekitar Rp4,8 triliun. Porsi terbesar berada pada belanja operasi sebesar Rp3,6 triliun, disusul belanja modal sekitar Rp1,1 triliun dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.
Belanja operasi tersebut mencakup belanja pegawai Rp1,8 triliun, barang dan jasa Rp1,5 triliun, subsidi Rp5 miliar, hibah Rp204 miliar, serta bantuan sosial Rp19 miliar.
Sementara belanja modal diarahkan untuk sejumlah kebutuhan pembangunan, yakni peralatan dan mesin Rp185 miliar, gedung dan bangunan Rp419 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp527 miliar, serta aset tetap lainnya Rp25 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar kapasitas anggaran masih terserap untuk belanja operasi. Di saat yang sama, pemerintah tetap dituntut memastikan belanja modal benar-benar menghasilkan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas.
Dengan tambahan penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp116 miliar, total postur APBD Kota Batam TA 2027 dirancang mencapai Rp4,859 triliun.
Kini bola berada di tangan eksekutif dan legislatif. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam menjadi tahapan penting untuk menguji kembali apakah setiap program dan alokasi anggaran telah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap pembahasan APBD 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Ia menegaskan, APBD tersebut diarahkan untuk melanjutkan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (Darmawan/hms)
