Batam – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mencapai Rp2,58 triliun berdasarkan data APBD 2026 dalam dokumen Finalisasi Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Angka itu menjadi bagian dari total pendapatan dan belanja daerah sekitar Rp4,18 triliun.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyebut besarnya PAD mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi Batam sekaligus menjadi modal penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“PAD menjadi kekuatan penting dalam menopang pendapatan daerah. Ini juga menunjukkan aktivitas ekonomi di Batam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujar Amsakar, Selasa (8/9/2026).
Dari total PAD tersebut, pajak daerah menyumbang Rp2,099 triliun, berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, PBB-P2, BPHTB serta sejumlah objek pajak lainnya. Sementara retribusi daerah mencapai Rp305,19 miliar.
Pemko Batam melalui Bapenda dan BPKAD terus mengejar optimalisasi penerimaan tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha melalui kenaikan tarif. Strateginya meliputi digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, intensifikasi penerimaan, optimalisasi piutang BPHTB, serta penataan pajak reklame termasuk videotron.
Amsakar menegaskan, pemerintah ingin menangkap potensi ekonomi yang belum optimal sekaligus menjaga iklim investasi.
“Yang kita dorong adalah optimalisasi potensi ekonomi daerah. Penerimaan tersebut pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” katanya. (Darmawan/Hms)
