Limapuluh Kota –Di bawah naungan simbol Garuda Pancasila yang sakral, sebuah narasi administratif kini tengah meniti titian kritis di Kabupaten Lima Puluh Kota. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2025, yang sejatinya disusun sebagai kompas tata kelola keuangan daerah, kini justru berada dalam pusaran sorotan tajam. Bukan karena keelokan naskahnya, melainkan karena ditemukannya dugaan “anomali” angka fiskal yang terstruktur di dalamnya—sebuah skema yang diduga menjadi celah bagi pengikisan kas daerah secara sistematis.
Jejak Realisasi: Titik Sempurna Sebuah Kebijakan
Fakta hukum yang tersaji bukan lagi sekadar hipotesis di atas kertas. Deretan data menunjukkan bahwa dana hasil kalkulasi fiskal yang kontroversial tersebut diduga telah terealisasi sepenuhnya ke rekening pribadi para pemangku kebijakan. Sejak medio November 2025 hingga April 2026, kucuran dana yang bersumber dari pos anggaran tersebut telah dinikmati selama enam bulan penuh. Dalam diskursus hukum pidana, sebuah perbuatan dikatakan telah mencapai titik Sempurna (Consummatus) ketika manfaat dari sebuah kebijakan yang dianggap cacat prosedur telah terwujud secara materiil.
Hitungan Kerugian: Presisi di Balik Angka “Sedang”
Investigasi ini menemukan adanya pergeseran kategori Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari status Rendah (pengali 3x) menjadi Sedang (pengali 5x). Dampak dari elevasi kategori yang diduga dipaksakan ini sangatlah nyata dan terukur secara matematis:
Selisih Estimasi per Individu: Rp 4.200.000 setiap bulan.
Total Dugaan Kerugian 35 Anggota DPRD (6 Bulan): Rp 4.200.000 x 35 Orang x 6 Bulan = Rp 882.000.000.
Estimasi Total Kerugian Negara: Angka ini diproyeksikan telah melampaui ambang Rp 1.100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah), mencakup selisih tunjangan pimpinan serta dana operasional yang terdongkrak secara artifisial.
Miliaran rupiah ini, yang sejatinya adalah nafas bagi perbaikan urat nadi jalan yang rusak atau asa bagi pendidikan anak-anak di pelosok Lima Puluh Kota, kini justru diduga beralih rupa menjadi keuntungan personal yang menabrak batasan regulasi.
Anatomi Kebijakan: Kontradiksi Data dan Regulasi
Dugaan ketidaksinkronan ini bermuara pada Pasal 3 Perbup No. 16 Tahun 2025. Angka KKD yang dipatok sebesar Rp 389.099.763.462,68 diduga kuat merupakan hasil dari penggunaan data lampau yang sudah tidak relevan (LPP APBD 2021 dan 2022).
Padahal, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 mengamanatkan kewajiban penggunaan realisasi dua tahun terakhir (2023 dan 2024). Jika merujuk pada realita fiskal riil (PAD + DBH + DAU):
Realisasi Tahun 2023: Rp 1.005.290.000.000
Realisasi Tahun 2024: Rp 875.270.000.000
Rata-rata Realisasi: Rp 940.280.000.000
Hasil Akhir KKD Riil (Setelah dikurangi Belanja Pegawai Rp 794,09 M): Hanya menyentuh angka Rp 146.190.000.000.
Secara hukum, dengan angka tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota mutlak berada pada kategori RENDAH. Penggunaan pengali 5 KALI LIPAT dalam Perbup tersebut menjadi sebuah kontradiksi hukum yang mengundang tanya besar.
Telaah Hukum: Ketajaman Analisis Yosi Danti, S.H., M.H.
Pakar hukum Yosi Danti, S.H., M.H., memberikan analisis yang mengunci perdebatan ini. Beliau menegaskan bahwa dalam diskursus hukum pidana korupsi, realisasi dana adalah bukti final yang sulit dibantah.
“Uang sudah cair dan dinikmati selama enam bulan. Ini bukan lagi soal hipotesis administratif, melainkan fakta dugaan pengurasan keuangan negara yang kasat mata. Unsur delik dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diduga telah terpenuhi secara mutlak dan sempurna,” tegas Yosi Danti, S.H., M.H.
Beliau pun merinci poin-poin hukum krusial secara gamblang, mulai dari Pasal 603 dan 604 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang, hingga Pasal 104 KUHP yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku.
Keheningan di Balik Konfirmasi
Upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan kepada pihak Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota serta Sekretaris Daerah. Namun, hingga naskah ini disusun, otoritas terkait memilih untuk tetap dalam keheningan. Dalam etika jurnalistik dan kaidah pembuktian awal, ketika sebuah data statistik yang presisi disajikan namun pihak otoritas memilih bungkam, hal itu seringkali dipandang sebagai indikasi ketidakmampuan untuk memberikan klarifikasi berbasis fakta.
Epilog: Menanti Ketegasan Panglima
Stempel biru “Telah Diteliti Bagian Hukum” tertanggal 4 Agustus 2025 kini menjadi noktah dalam sejarah kebijakan daerah. Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum—Kejaksaan Agung dan KPK—untuk menguji apakah regulasi ini merupakan sebuah khilaf administratif ataukah sebuah desain terstruktur.
Redaksi telah melayangkan upaya konfirmasi secara patut kepada pihak otoritas terkait untuk memberikan ruang klarifikasi atas temuan ini. Analisis hukum yang disampaikan oleh Yosi Danti, S.H., M.H. di atas merupakan tinjauan pakar berdasarkan dokumen publik yang tersedia, dan redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Lambang Garuda Pancasila tidak boleh dijadikan tameng bagi kepentingan sempit; saatnya hukum berbicara sebagai panglima. Er
