TALIABU | dutametro.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berbasis data kembali ditegaskan melalui kehadiran Bupati Pulau Taliabu, Salshabila Widya L. Mus, pada agenda Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara di Bella Hotel, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan strategis tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS guna menghadirkan data ekonomi yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Pencanangan SE 2026 turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Kepala BPS Maluku Utara Simon Sapary, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
Dalam kesempatan itu, Bupati Salshabila menegaskan bahwa keberadaan data makro maupun mikro yang valid dan terpercaya merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah kepulauan seperti Pulau Taliabu. Menurutnya, data yang akurat menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bagi kami di Pulau Taliabu, potret ekonomi yang riil dan mutakhir adalah landasan utama dalam merumuskan intervensi kebijakan. Data yang kuat akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan terukur,” ujar Salshabila.
Ia menjelaskan, berbagai program strategis daerah, mulai dari pengembangan sektor kelautan dan perikanan hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Tanpa dukungan data yang akurat, program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut akan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari aparatur sipil negara hingga pemerintah desa, guna memastikan petugas sensus dapat menjangkau seluruh pelaku usaha di berbagai wilayah tanpa terkendala faktor geografis.
Lebih lanjut, Salshabila mengingatkan bahwa ketidakakuratan informasi maupun rendahnya partisipasi dalam pendataan dapat berdampak pada formulasi kebijakan dan perencanaan anggaran pembangunan, baik di tingkat daerah maupun regional.
“Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Kami berharap sensus ini mampu memetakan seluruh potensi ekonomi daerah secara komprehensif sehingga dapat menjadi dasar dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan data yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia, sekaligus menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah pada tahun-tahun mendatang.
Jak
